Mengapa Menolak Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia

Terkait dengan posting sebelumnya mengenai rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi konten multimedia, berikut adalah beberapa alasan mengapa rencana tersebut harus ditolak.

Pertama, peraturan menteri ini akan sulit untuk diimplementasikan. Hal pertama yang terpikir adalah apakah pemerintah akan mampu ‘memaksa’ penyedia layanan yang berasal dari luar negeri untuk mematuhi rancangan peraturan ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah memblokir akses layanan tersebut secara menyeluruh di Indonesia bila terjadi pelanggaran (yang mana hal ini juga tidak akan efektif karena pengguna akan tetap dapat mengakses layanan yang diblokir dengan sedikit usaha)
Kedua, disisi lain, rancangan peraturan menteri ini justru akan membebani penyedia layanan lokal. Hal ini dikarenakan para penyedia layanan lokal dibebani kewajiban tambahan seperti

  • Memastikan identitas pengguna seperti yang dituntut dalam rancangan peraturan menteri ini.
  • Mengawasi konten yang dibuat pengguna terhadap pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam rancangan peraturan menteri ini.
  • Kewajiban untuk menyimpan log selama tiga bulan, yang akan menambah overhead dari penyedia layanan secara ekonomi

Pada gilirannya hal ini akan menghambat pertumbuhan dan kreativitas dari penyedia layanan lokal. dan hal ini menjadi ironis bila mengingat program pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kreativitas.

Ketiga, peraturan yang mengatur mengenai konten yang dilarang bersifat sangat multitafsir dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghambat hak warga untuk menyampaikan dan mengakses informasi.

Keempat, potensi terjadinya pelanggaran hak privasi pengguna terhadap data-data pribadinya yang disimpan oleh penyedia layanan. Hal ini dikarenakan pemerintah berhak meminta data tersebut kepada penyedia layanan (dan tidak ada penjelasan secara implisit dalam peraturan menteri tersebut yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data-data pribadi pengguna tersebut)

Kelima, rancangan peraturan menteri ini menghukum penyedia layanan bila terjadi pelanggaran konten yang dibuat oleh pengguna.

Diluar lima hal diatas, dampak dari rancangan peraturan menteri ini juga akan sangat luas dan merugikan. Secara mendasar, peraturan menteri ini sangat berpotensi untuk menghambat hak warga negara untuk menyampaikan dan memperoleh informasi. yang mana hal ini akan menghambat partisipasi warga dalam berbagai bidang kehidupan seperti pengawasan terhadap pemerintah serta sarana untuk menyampaikan aspirasi warga.

Dalam bidang ekonomi, rancangan peraturan menteri ini sebagaimana disebutkan diatas berpotensi membunuh sektor layanan informasi karena beban tambahan terhadap penyedia layanan serta ancaman sanksi-sanksi terhadap penyedia layanan. Secara umum rancangan peraturan menteri ini juga menghambat arus informasi yang merupakan faktor penting dalam ekonomi yang semakin terintegrasi di masa sekarang ini.

Karena alasan-alasan itulah maka sebaiknya rancangan peraturan menteri ini harus ditolak.

Advertisements

About this entry