Keadilan Mati #SaveMaryJane

Secara prinsip, saya menentang hukuman mati sebagai bentuk hukuman, untuk kejahatan apapun. Alasannya? Banyak, tapi ini bukan tentang mengapa saya menolak hukuman mati terhadap para terpidana mati yang direncanakan akan dieksekusi dalam waktu dekat ini.

Hal yang mendorong saya membuat posting penolakan hukuman mati tersebut adalah kejijikan saya terhadap kebijaksanaan Rezim Jokowi yang untuk pencitraan ‘tegas terhadap kejahatan terkait narkoba‘ menganggap ringan hidup dan nyawa manusia, mengabaikan prinsip keadilan dan proses hukum yang bersih. Namun disisi lain Jokowi memberi tempat bagi aparat hukum busuk seperti BG untuk menduduki posisi penting seperti Wakapolri.

Prinsip keadilan dalam kasus #MaryJane misalnya, telah dilecehkan dengan proses hukum yang penuh kebusukan yang sangat tidak pantas untuk proses hukum bagi seorang yang terancam hukuman mati.

Mulai dari penyediaan penerjemah yang tidak bisa diandalkan sampai diabaikannya faktor bahwa ada pihak-pihak yang terkait dengan kasusnya yang masih harus diperiksa untuk mencari kebenaran dari kasus ini (terkait ditangkapnya orang yang dituduh menjebak Mary Jane, yaitu Maria Kristina Sergio).

Selain itu, adalah prinsip hukum yang berlaku di banyak negara, untuk mengijinkan setiap orang yang divonis hukuman mati untuk menjalankan semua prosedur hukum yang memungkinkan sebelum vonis dilakukan. Ini merupakan norma dasar di banyak negara karena disadari bahwa hukuman mati sebagai hukuman final adalah hukuman yang tidak dapat dicabut setelah dieksekusi. Bahkan pemerintah Arab Saudi yang kemarin mengeksekusi TKI Indonesia pun menunggu eksekusi selama 15 tahun sebelum akhirnya eksekusi dilakukan untuk memberi kesempatan pada terdakwa untuk mendapat pengampunan dari keluarga korban.

Tampaknya, Presiden Jokowi merasa perlu untuk mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang tegas terhadap kejahatan narkoba dengan mengabaikan prinsip keadilan dengan mengabaikan upaya pencarian kebenaran secara maksimal, dan dengan menolak upaya hukum lanjutan bagi para terpidana.

CATAT, eksekusi hukuman ini hanya merupakan pencitraan belaka, karena diluar para terpidana mati yang rata-rata hanya merupakan kaki tangan (baik kurir maupun yang lain) dari pelaku kejahatan narkoba, tidak ada bandar-bandar yang dijatuhi hukuman mati. Bahkan banyak dari mereka yang sudah ditangkap masih menjalankan bisnis busuk mereka dari dalam penjara dengan kerjasama penuh dari para aparat hukum.

Saya menolak hukuman mati, untuk kejahatan apapun. Tapi itu bukan alasan saya menuliskan ini. Adalah proses penegakan hukum yang mengabaikan prinsip keadilan, adalah ketika harga dari nyawa seseorang dengan mudah dicabut untuk pencitraan pelanggengan kekuasaan, adalah pembohongan publik besar-besaran dengan bertindak keji terhadap mereka yang menjadi korban namun memberikan posisi penting untuk aparat korup seperti BG.

Kita bisa berdebat panjang lebar mengenai hukuman mati, tapi ketika proses hukum ditunggangi kepentingan pencitraan, ketika hukum ditegakkan dengan menginjak-injak prinsip keadilan, ketika harga kehidupan seorang manusia tidak lebih dari berapa banyak citra positif yang bisa diraih dari kematiannya. Saat itu terjadi, kita harus berani untuk berdiri dan berkata: TIDAK, SAYA MENOLAK!

Advertisements

About this entry